PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU GERAK CEPAT TINGKATKAN AKUNTABILITAS, TINDAKLANJUTI KEKURANGAN DOKUMEN PENGHAPUSAN BMN PADA APLIKASI SIMAN
Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id
Pada hari ini Kamis, 12 November tahun 2026, Pengadilan Agama Pulang Pisau terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang transparan, akurat, dan akuntabel. Sebagai bagian dari upaya tertib administrasi pengelolaan aset negara, jajaran Kesekretariatan Pengadilan Agama Pulang Pisau mengambil langkah proaktif dengan menindaklanjuti secara tuntas berbagai kekurangan dokumen penghapusan BMN melalui Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAN).
Langkah penindakan ini dilakukan menanggapi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN, di mana kelengkapan dokumen pendukung menjadi unsur krusial dalam proses penghapusan aset dari neraca laporan keuangan instansi. Dokumen-dokumen administratif, mulai dari Berita Acara, surat keputusan, hingga hasil penilaian kondisi fisik barang, dipastikan kembali kelengkapannya agar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Sekretaris Pengadilan Agama Pulang Pisau, Rahmayani, S.H.I., M.H. menyampaikan bahwa penertiban administrasi BMN ini merupakan prioritas penting instansi. Menurutnya, pemanfaatan aplikasi SIMAN secara optimal menuntut kedisiplinan tinggi dalam hal pengunggahan (upload) dokumen fisik secara digital agar tervalidasi dengan baik oleh pengelola barang.
"Penghapusan BMN bukan sekadar menghapus barang dari daftar inventaris, melainkan proses pertanggungjawaban hukum dan administratif yang harus akurat. Kami berkomitmen untuk melengkapi seluruh kekurangan dokumen yang ada pada aplikasi SIMAN agar proses penghapusan aset dapat segera mendapatkan persetujuan final dan tercatat secara tertib," ujar beliau.
Dengan diselesaikannya pemenuhan dokumen pendukung ini, diharapkan proses penghapusan BMN di lingkungan Pengadilan Agama Pulang Pisau dapat berjalan lancar tanpa kendala administratif lanjutan. Hal ini sekaligus menjadi langkah nyata instansi dalam mendukung Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta mewujudkan laporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang senantiasa mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“C.A.T (Cepat, Aktual, dan Terpercaya).” NV/TimRed
