Menjaga Objektivitas Persidangan di Era AI, Hakim PA Pulang Pisau Dalami Bias Algoritma
Menjaga Objektivitas Persidangan di Era AI, Hakim PA Pulang Pisau Dalami Bias Algoritma
Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id
Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau, Ina Aulia Rahayu, S.H., mengikuti materi keenam dalam Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3, Rabu (11/11/2026). Materi bertajuk “Kapasitas Hakim Dalam Menghadapi Manipulasi Bukti Dan Bias Algoritma” disampaikan oleh Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si., yang membahas tantangan penggunaan kecerdasan artifisial (AI) dalam proses pembuktian serta pentingnya kapasitas hakim dalam menghadapi potensi manipulasi bukti digital.
Dalam pemaparannya, Didit Hari Kuncoro menjelaskan bahwa terdapat dua kemungkinan peran AI ketika berhadapan dengan proses persidangan, yakni sebagai sarana rekayasa bukti dan sebagai sumber informasi objektif. Di satu sisi, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan atau mengolah informasi digital yang mendukung proses pemeriksaan perkara. Namun, di sisi lain, teknologi yang sama juga berpotensi digunakan untuk merekayasa bukti, sehingga menuntut hakim memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang dapat dipercaya dengan informasi yang telah dimanipulasi.
Salah satu pesan utama dalam materi tersebut adalah bahwa hakim harus tetap berfokus pada penalaran hukum, keadilan, dan etika dalam menjalankan kewenangan yudisial. Teknologi dapat memberikan informasi, membantu analisis, dan mendukung proses pemeriksaan perkara, tetapi tidak boleh mengambil alih peran hakim dalam menilai fakta maupun menentukan putusan. Teknologi boleh menginformasikan hakim, tetapi teknologi tidak boleh menjadi hakim. Prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab dalam penegakan keadilan tetap berada pada manusia yang menjalankan fungsi yudisial.
Materi ini juga menguraikan tiga persoalan utama dalam manipulasi bukti digital, yaitu fabrication (pembuatan bukti digital palsu), manipulation (pengubahan atau modifikasi bukti digital), dan decontextualization (penghilangan atau perubahan konteks bukti sehingga informasi yang disajikan kehilangan makna sebenarnya). Ketiga bentuk manipulasi tersebut dapat memengaruhi persepsi terhadap fakta dan berpotensi menyesatkan proses pembuktian apabila tidak diperiksa secara cermat.
Melalui materi ini, Ina Aulia Rahayu memperoleh penguatan pemahaman mengenai pentingnya meningkatkan kapasitas hakim dalam menghadapi perkembangan teknologi dan potensi manipulasi bukti digital. Kemampuan menilai keandalan bukti, mengenali kemungkinan bias algoritma, serta mempertahankan independensi penalaran hukum menjadi semakin penting di tengah transformasi digital peradilan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung proses peradilan secara optimal, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab hakim dalam memutus perkara.
“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), IAR/Timred”

