Dari Deepfake hingga Perang Kognitif, Pelatihan AI Bekali Hakim Hadapi Ancaman Digital

Dari Deepfake hingga Perang Kognitif, Pelatihan AI Bekali Hakim Hadapi Ancaman Digital

Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id

Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau, Ina Aulia Rahayu, S.H., mengikuti Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3 pada Kamis (12/11/2026). Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan Materi 9 bertajuk “Tantangan Hukum dalam Produksi serta Penggunaan Informasi Digital” yang disampaikan oleh Kolonel Infanteri Hendri, perwakilan dari Stasiber TNI.

Dalam pemaparannya, Kolonel Infanteri Hendri menjelaskan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap ancaman siber. Ancaman tersebut tidak lagi terbatas pada serangan terhadap sistem dan infrastruktur digital, tetapi juga menyasar pola pikir serta persepsi masyarakat melalui perang kognitif. Berbagai modus seperti deepfake, kloning suara, bot farm, hack-and-leak, hingga disinformasi menjadi instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi opini publik dan memanipulasi kepercayaan masyarakat.

Lebih lanjut, peserta diperkenalkan dengan empat modus kejahatan berbasis AI, yakni pemanenan data secara masif, phishing otomatis, malware otonom, serta penipuan melalui deepfake atau pencurian biometrik. Dalam konteks penegakan hukum, pemateri mengangkat studi kasus deepfake pejabat publik, seperti Sri Mulyani dan Prabowo, yang dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27A, Pasal 35, dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 378 dan Pasal 311 KUHP. Ditekankan bahwa AI bukanlah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan alat yang digunakan oleh manusia, sehingga pertanggungjawaban tetap melekat pada pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana.

Materi juga menyoroti kedudukan AI dalam perspektif hukum. AI tidak memiliki kehendak hukum maupun mens rea atau sikap batin yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pemberian status electronic personhood kepada AI dinilai berisiko menjadi liability shield atau celah untuk menghindari pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang mengembangkan maupun menggunakannya. Di sisi regulasi, Indonesia saat ini belum memiliki undang-undang khusus tentang AI, sementara pengaturan yang tersedia antara lain Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kecerdasan Artifisial yang belum memuat mekanisme sanksi khusus.

Salah satu pesan penting yang mengemuka dalam pelatihan tersebut adalah bahwa kemajuan AI merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kita dapat memilih teknologi yang digunakan, tetapi tidak dapat memilih kedaulatan yang harus dijaga. Pesan ini menegaskan pentingnya penguasaan teknologi yang disertai kesadaran terhadap keamanan, etika, dan kedaulatan digital, sehingga pemanfaatan AI tidak justru menjadi pintu masuk bagi ancaman terhadap kepentingan nasional maupun masyarakat.

Keikutsertaan Ina Aulia Rahayu dalam pelatihan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi hakim dalam memahami perkembangan teknologi serta implikasi hukumnya. Pemahaman terhadap karakteristik kejahatan digital, batas etika AI, dan kerangka pertanggungjawaban hukum diharapkan dapat memperkuat kesiapan aparatur peradilan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di era transformasi digital, sekaligus mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), IAR/Timred”