MEKANISME KEBERATAN DAN PENGADUAN

Mekanisme Keberatan Dan Pengaduan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 77, mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :


1.  Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
2.  Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
3.  APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
4.  APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
5.  Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
6.  Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7.  LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

  • Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi, maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menjadi semakin penting dan dapat diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal Pengadilan.
  • Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga dengan karunia Nya Pengadilan Agama Pulang Pisau bisa mewujudkan cita-citanya untuk merelease Situs Resmi Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan alamat http://pa-pulangpisau.go.id
  • Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.