Arsip Berita Pengadilan

Studi Banding Persiapan Survailence APM & ZI PA Pulang Pisau Ke PTA Palangka Raya

Jum'at, 15 Mei 2020. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya baru saja mendapat predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari Kemenpan RB. Hal ini lantas mendorong Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk melakukan studi banding ke PTA Palangka Raya mengenai keberhasilan penerapan Zona Integritas, serta memantapkan persiapan survailence Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang pertama di PA Pulang Pisau. Ketua PA Pulang Pisau menugaskan Wakil Ketua (Erpan, S.H., M.H.) sebagai ketua APM PA Pulang Pisau dengan didampingi oleh bagian kesekretariatan kasubag umum dan keuangan PA Pulang Pisau (Ahmad Syahida, S.H.I.) dan bagian kepaniteraan Panmud Permohonan (Ali Maungga, S.H.) serta PNS (Bemby Joviko, S.H.)

Sekretaris PTA Palangka Raya, Mukti Ali, S.Ag., M.H., menyambut baik kedatangan rombongan Pengadilan Agama Pulang Pisau di ruang sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Kemudian beliau memberikan penjelasan mengenai beberapa hal tentang Pembangunan Zona Integritas, program prioritas Mahkamah Agung sekarang adalah Zona Integritas, dan Zona Integritas ini adalah bagian dari Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya harus di dukung dengan Akreditasi Penjaminan Mutu ( APM ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ), Zona Integritas ( ZI ). Reformasi Birokrasi ini merupakan langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional”, tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, beliau selaku salah satu pimpinan memperlihatkan semua dokumen-dokumen terkait APM dan ZI di ruang arsip khusus dokumen APM dan ZI. Beliau memberi arahan tentang bagaimana cara pengarsipan yang baik dan benar sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang ada, semua dokumen diurutkan sesuai LKE, lalu disusun dalam otner dan setiap eviden dilapisi dengan plastik supaya tidak rusak maupun kotor, dan setiap sub bagian diberi kertas pembatas sesuai LKE sehingga mudah untuk dicari ketika diperlukan.

Beliau juga menerangkan bahwa keberhasilan kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM memang bukan jaminan bagi tercapainya institusi yang konsisten pada prinsip integritas dan melayani, namun ini adalah awal bukti komitmen institusi pada prinsip-prinsip tersebut yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Beliau juga menambahkan bahwa kunci dari keberhasilan dari Pembangunan Zona Integritas adalah komitmen, kesepahaman, dan kerja sama yang baik antara pimpinan dan pelaksana.

Setelah studi banding dirasa cukup, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, Erpan, S.H., M.H., mengucapkan terimakasih kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya karena telah menerima kedatangan rombongan dari PA Pulang Pisau dan memberikan pemahaman serta pengarsipan mengenai dokumen seputar APM dan Zona Integritas. Kemudian besar harapan Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk dapat mensukseskan survailence APM yang pertama serta persiapan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Pulang Pisau dapat dilakukan lebih mendalam.

(Ali)

  • Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi, maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menjadi semakin penting dan dapat diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal Pengadilan.
  • Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga dengan karunia Nya Pengadilan Agama Pulang Pisau bisa mewujudkan cita-citanya untuk merelease Situs Resmi Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan alamat http://pa-pulangpisau.go.id
  • Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.